KONSEPSI
WALI NIKAH DALAM PERISTIWA PERKAWINAN
Oleh : H. Nur Khamid, SHI [1]
PENGERTIAN
WALI
Wali
adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum
bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili.[2]
Sedangkan wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang
perempuan yang diurusnya (maula) apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai
wali. Dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka
hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.
Menurut
Syafi'i wali merupakan salah satu dari empat hal yang menetapkan adanya
pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua
saksi yang adil, serta yang kelima adalah mahar/ maskawin.[3]
Sebagimana Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah sepakat dalam mensyaratkan
adanya wali dalam keabsahan pernikahan, dan Hanafiyah berpendapat bahwa
pensyaratan wali ini adalah untuk shoghiroh dan kabiroh majnunah
sedangkan bagi balighah aqilah baik gadis ataupun janda berhak untuk
menikahkan diri mereka selama sepadan / kufu, karena jika tidak sepadan
maka wali berhak untuk mem-faskh nikahnya.[4]
Dalam pelaksanaannya, seorang wali bisa menikahkan
sendiri atau mewakilkan kepada orang lain, atau barangkali pasrah kepada orang
lain untuk memilihkan suami sekaligus menikahkannya sebagaimana kutipan Ibnu
Qudamah dalam Al Mughni yang bercerita tentang Ummu Amr yang kemudian
dinikahkan dengan Utsman ra. oleh Umar ra.[5]
SYARAT-
SYARAT WALI
Syarat-
syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa.
Budak, orang gila dan anak kecil tidak bisa menjadi wali karena untuk diri
mereka sendiri pun mereka tidak berhak menjadi wali. Dalam hal berakal sehat/
kecerdikan terjadi perbedaan antara jumhur syafi'iyyah yang tidak
mensyaratkannya dengan Syafi'i, Malik, Asyhab dan Abu Mush'ab yang berpendapat
bahwa kecerdikan (dalam hal maslahah yang meliputi urusan harta, pemilihan
suami dan termasuk di dalamnya kesepadanan) menjadi syarat perwalian.[6]
Syarat
lain selain ketiga syarat tersebut adalah beragama Islam karena
non-muslim tidak boleh menjadi wali bagi muslim. Sebagaimana firman Allah:
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من
الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من
المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
"
Dan Allah tidak akan sekali- kali memberikan jalan kepada orang kafir untuk
menguasai orang- orang mukmin".(QS. An Nisa 141)
Adil
bukan merupakan syarat wali, karena kedurhakaan selama tidak melampaui batas
kesopanan hingga menjadikan tidak tentramnya maula/ orang yang diurusnya
sehingga hak perwaliannya menjadi hilang.[7]
Begitu juga fasiq tidak menjadi syarat wali karena kefasikan tidak
menghalangi seseorang menjadi wali sebagaimana pendapat sebagian besar fuqaha
yang membenarkan perwalian orang Fasiq,[8]
walaupun ada juga yang menolak dan intiqal kepada wali ab'ad.[9]
Dalam hal ini karena kefasikan tidak memutuskan pertalian darah dan waris maka
kami lebih memilih pendapat pertama selama tidak sampai pada kekufuran.
MACAM-
MACAM WALI NIKAH
1.
Nasab : adalah
wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya pertalian darah. Jumhur
sebagaimana Malik dan Syafii mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan
diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu.
2.
Hakim : adalah
penguasa dari suatu negara atau wilayah
yang berdaulat atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya.
3.
Muhakam[10] : adalah
wali hakim namun dalam keadaan darurat misalnya ketika ada kudeta sehingga
tidak ada pemerintahan yang berdaulat sehingga tidak berada di tangan penguasa/
sultan. Demikian juga jika maula tidak berada di negaranya sendiri tanpa
seorang wali pun yang menyertai sedang negaranya tidak mempunyai perwakilan di
negara tersebut.[11]
Jumhur ulama sebagaimana Malik dan Syafi'i
mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah,[12]
walau dalam hal wali mujbir Malik menambahkan anak laki-laki kandung
sebelum ayah dan kakek.[13]
Sedang mengenai tata urutan wali nasab adalah dari yang hubungan darahnya
terdekat ke yang lebih jauh. Wali jauh tidak bisa menjadi wali jika aqrabnya
ada kecuali kalau karena suatu hal aqrab tidak dapat bertindak sebagai wali.
Namun untuk kasus daniah ( wanita kurang terhormat ) Malikiyyah
menambahkan wilayah Ammah dimana salah satu harus bertindak sebagai wali
sebagimana fardhu kifayah, dan hal ini tidak berlaku bagi perempuan syarifah
(terhormat).[14]
Adapun
tertib wali sebagaimana pendapat Syafii adalah sebagai berikut;
1. Ayah
kandung
2. Kakek (dan terus ke atas)
3. Saudara
laki- laki kandung atau se-ayah[15]
4. Anak
laki- laki saudara laki- laki sekandung atau se-ayah
5. Saudara
laki- laki ayah sekandung atau se-ayah
6. Anak
laki- laki dari poin 5
7. Saudara
laki- laki kakek sekandung atau seayah
8. Anak
dari poin 7 (dan terus ke bawah)
9. Paman
dari kakek
10. Anak
laki- laki dari poin 10 (dan terus ke bawah)
11. Hakim
WALI
MUJBIR
Wali
mujbir adalah wali yang mempunyai hak memaksa tanpa
memperhatikan pendapat dari maula dan hal ini hanya berlaku bagi anak
kecil yang belum tamyiz, orang gila dan orang yang kurang akal. Dalam hal wali
mujbir ini agama mengakuinya karena memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan
dari maula. Sedangkan wali yang tidak berhak memaksa (Ghoiru Mujbir)
adalah yang selainnya.
Dalam
hal hak wali mujbir ini ada di tangan siapa terdapat beberapa pendapat ;
a.
Hanafi ; ashabah/wali nasab terhadap anak kecil, orang gila & kurang
akal.
b.
Selain Hanafi ; Hakim
adalah wali mujbir bagi orang gila dan kurang akal
c.
Malik dan Ahmad ; Ayah
dan pengampu adalah wali mujbir dari anak kecil.
d.
Syafii ; Ayah dan kakek adalah wali mujbir dari anak kecil.[16]
Karena pertimbangan kemaslahatan yang
subyektif dari kacamata wali adakalanya masih terjadi pemaksaan terhadap anak
gadis yang tamyiz dan baligh karena diperbolehkannya hal ini oleh madzhab
Syafii dan Hambali.[17]
Dan tidak jarang juga masih terjadi penolakan dari anak gadis yang juga
didasarkan pada penilaian subyektif sesaatnya.
Dalam kasus semacam ini ada baiknya
kedua belah pihak (perempuan dan wali)
beserta keluarga yang lain (cukup sebatas
keluarga inti) duduk bersama untuk memperoleh penilaian yang lebih obyektif
karena bagaimanapun pernikahan adalah pertalian kuat yang didasari
dengan niat ibadah, dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
Samara yang tidak hanya mengikat kedua mempelai melainkan juga keluarga
mereka, disamping untuk menghindari terjadinya kebencian Allah dikemudian hari
sebagaimana diriwayatkan bahwa " Perkara halal yang paling dibenci
Allah adalah talak". [18]
Berdasar hal ini tepatlah kiranya jika
KHI tidak mengadopsi ijbarul wali ini melainkan mensyaratkan persetujuan
kedua calon mempelai sebagaimana tersurat dalam ps. 17 ayat (2). Karena syarat
minimal usia catin putri menurut KHI yang 16 tahun dianggap sudah menginjak
baligh dan tamyiz walaupun menurut ulama terdahulu ukurannya adalah sebagaimana
riwayat Aisyah yang menyatakan "ketika seorang anak perempuan (jariyah)
telah menginjak usia 9 tahun, maka ia telah menjadi perempuan (mar'ah)"[19]
yang sudah kurang –untuk tidak mengatakan tidak- relevan lagi untuk masa
sekarang.
Disamping telah sampai kepada kita
riwayat- riwayat yang antara lain;
a.
Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas
bahwa "Seorang gadis telah datang kepada Nabi saw. dan mengadu bahwa
bapaknya telah mengawinkan dirinya padahal dia sendiri benci, maka Rasululloh
saw. menyuruhnya untuk memilih" ( HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)[20]
b. "Janda/ duda (Tsayyib) lebih berhak atas dirinya
sendiri daripada walinya, dan seorang gadis diajak bermusyawarah ( tusta'mar)
dan ijinnya adalah diamnya".[21]
c. "Lajang (Ayyim) lebih berhak atas dirinya sendiri
daripada walinya, dan seorang gadis dimintai ijin (tusta'dzan) atas dirinya
dan ijinnya adalah diamnya".[22]
d.
Riwayat bahwa seorang
gadis mendatangi Aisyah istri Rasulullah dan berkata kepadanya "
Sesungguhnya ayahku ingin menikahkanku dengan kemenakannya agar dengan itu ia
meningkatkan kewibawaannya, sedangkan aku sebenarnya tidak menyukainya"
Aisyah berkata padanya " Duduklah sampai Rasulullah datang",
maka saat beliau datang Aisyah menyampaikan keluhan gadis tersebut. Beliau
(Rasul) segera mengutus orang untuk memanggil ayah gadis tersebut setelah itu
menyerahkan urusan tersebut kepada si gadis. Tetapi kemudian gadis itu berkata "
Ya Rasulullah, kini aku menyetujui apa yang dikehendaki oleh ayahku, tetapi aku
ingin menyampaikan kepada kaum perempuan bahwa ayah- ayah mereka tidak memiliki
hak apapun dalam urusan seperti ini" [23]
PINDAHNYA
PERWALIAN
Hak
perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab
(aqrab) ke nasab (sederajat atau ab'ad), maupun dari nasab ke hakim.
Dalam hal ini Maliki berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka
perwaliannya pindah ke wali jauh, sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa hak
perwalian pindah kepada hakim. Perbedaan pendapat ini bersumber pada pembedaan
mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang
sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati perwaliannya
pindah ke wali jauh.
Perpindahan
wali ini disebabkan antara lain karena ;
a.
Ghoibnya wali aqrab
Dalam hal wali aqrab gaib, tidak
ada di tempat dan atau tidak diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat bahwa
perwalian pindah kepada urutan selanjutnya
(wali ab'ad) dan apabila suatu saat aqrab datang, dia
tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibannya sama dengan
ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan Syafii berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke
hakim.[24]
Dan jika wali aqrab di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya
walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh. Demikian juga jika wali dekat
tidak diketahui alamatnya walaupun dekat letak tempat tinggalnya.[25]
Dalam masalah ghoibnya wali ini kami
cenderung mengikuti kedua pendapat tersebut dengan syarat- syarat tertentu
yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada wali ab'ad sebagaimana pendapat
Malik dan Hanafi jika ada persangkaan yang kuat dari wali- wali selain wali
aqrab bahwa wali aqrab akan rela dan tidak berkeberatan. Sedangkan jika
persangkaan itu tidak ada atau jika ada kehawatiran tidak relanya wali aqrab,
maka perwaliannya pidah ke hakim karena adanya kekhawatiran terjadinya
sengketa antar wali.
b.
Perselisihan wali yang kedudukannya sama
Dalam hal terjadinya perselisihan antar
wali (selain wali mujbir) dalam satu thabaqat maka perwaliannya langsung
pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah
sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali- wali yang sedang berselisih
disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab.
c.
Walinya Adhal
Dalam hal adhalnya wali, maka perwalian
pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan adhalnya wali dari Pengadilan Agama
untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika
alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak
berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak adhal/ menghalangi.[26]
Dalam masalah ini belum kami temukan
tentang bagaimana hukum dari wali yang adhal mengenai boleh atau tidaknya,
Dan
kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak
(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.
dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
tapi
dengan melihat dhohir ayat ini bisa disimpulkan bahwa hukum asal dari adhal-nya wali adalah
dilarang.
WALI
MENIKAHI MAULA
Sebagaimana
Malik, Sayyid Sabiq berpaendapat bahwa selama tidak berhalangan untuk menikahi maula,
maka wali boleh menikahi maulanya tanpa harus meminta persetujuan wali lainnya.[27]
Malik mendasarkan pendapatnya pada dua riwayat muttafaq 'alaih tentang
pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah dan Shofiyyah. Sedang Syafi'i melarangnya dengan mempersamakan wali dengan
hakim dan saksi yang tidak bisa memutuskan perkara untuk diri mereka sendiri.
Dan terhadap dua riwayat diatas Syafi'i
menganggapnya sebagi kekhususan Rasul sampai terdapat dalil yang
menunjukkan keumumannya.[28]
Dalam
hal ini penulis lebih cenderung memilih pendapat pertama karena dalam
pernikahan ini wali pun harus meminta persetujuan dari si-perempuan di samping
tidak adanya nash yang sacara lahir melarangnya.
AQAD
OLEH DUA ORANG WALI
Jika
hal ini sampai terjadi dan dapat diketahui akad mana yang lebih dulu, fuqaha
sepakat pada keabsahan akad yang pertama
selama belum terjadi persetubuhan dengan yang kedua. Dan jika telah
terjadi, Syafi'i dan Ibn Abdil Hakam
berpendapat bahwa ia tetap menjadi istri lelaki pertama, sedangkan Malik dan
Ibn Qasim berpendapat sebaliknya.
Disamping
dua pendapat ini ada juga pendapat yang menyatakan istri harus memilih salah
satunya sebagaimana diriwayatkan Umar bin Abdul Azis.[29]
Dan pendapat terkuat menurut hemat kami adalah pendapat Syafi'i dan Ibn Abdil
Hakam yang dikuatkan oleh riwayat Abu Dawud dan Ahmad "Wanita mana yang
dinikahkan oleh dua orang wali, maka ia adalah bagi wali yang terdahulu".
PERWALIAN ANAK DILUAR NIKAH
Madzhab
yang empat (Madzhab Hanafi, Malikiy, Syafi'i dan Hambali) telah sepakat bahwa
anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia
itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang
mena-burkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak
dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini,
sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami.
Jadi anak itu tidak berbapak.[30]Hal
ini berdasarkan sabda Rasulullah: “Anak itu bagi (pemilik) firasy dan bagi
laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan).” (HR: Al-Bukhari
dan Muslim)
Firasy
adalah tempat tidur dan di sini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli
suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, keduanya dinamakan
firasy karena si suami atau si tuan menggaulinya atau tidur bersamanya.
Sedangkan makna hadits tersebut yakni anak itu dinasab-kan kepada pemilik
firasy. Namun karena persetubuhan terjadi bukan dengan suami (yang sah
sebagai pemilik firasy) maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya.
Bila
wanita yang dizinahi itu dinikahi walau dinikahi sewaktu hamil, kemudian
setelah anak hasil perzinahan itu lahir, maka bila si orang itu meyakini bahwa
pernikahannya itu sah (baik karena taqlid kepada orang yang membolehkannya atau
dia tidak mengetahui bahwa pernikahannya itu tidak sah), maka status anak yang
terlahir akibat pernikahan itu adalah anaknya dan dinasabkan kepadanya,
sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Qudamah tentang pernikahan wanita di
masa iddah di saat mereka tidak mengetahui bahwa pernikahan itu tidak sah atau
karena mereka tidak mengetahui bahwa wanita itu sedang dalam masa iddah, maka
anak yang terlahir itu tetap dinisbatkan kepadanya padahal pernikahan di masa
iddah itu batal dengan ijma para ulama, berarti penetapan nasab hasil
pernikahan di atas adalah lebih berhak.[31]
Hal
serupa dinyatakan Ibnu Taimiyyah, barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan
yang dia yakini pernikahannya sah, maka nasab (anak) diikutkan kepadanya, dan
dengannya berkaitanlah masalah mushaharah (kekerabatan) dengan kesepakatan
ulama sesuai yang saya ketahui, meskipun pada hakikatnya pernikahan itu batil
di hadapan Allah dan Rasul-Nya, dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia
yakini tidak haram padahal sebenarnya haram.[32]
Di samping telah disebutkan oleh Al-Qudamah dan Ibnu Taimiyyah tersebut,
golongan Syafi'iyyah mensyaratkan bahwa anak tersebut lahir selang enam bulan
dari akad nikah.
Secara
pribadi, dalam hal ini penulis lebih cenderung memilih berwali hakim jika
diketahui atau ada pengakuan bahwa pernikahan terjadi ketika perempuan dalam
keadaan hamil terlepas dari berapa lama ia berada dalam kandungan. Karena
bagaimanapun pembuahan yang terjadi adalah menyalahi aturan Allah sedang enam
bulan sebagaimana kita ketahui merupakan interval proses penciptaan
manusia dari sperma+ovum menjadi jasad lengkap yang bernyawa sehingga ada
kemungkinan untuk bisa bertahan hidup. Sehingga pemahaman penulis atas enam
bulan menurut Syafi'i ini adalah dalam kasus bayi prematur dan bukan
dalam kasus Married By Accident.[33]
NIKAH
TANPA WALI
Dalam
hal ini terdapat beberapa riwayat dari Umar ra. yang pada dasarnya melarang
pernikahan tanpa wali yang antara lain;
Diriwatkan dari Baihaqi, Daruquthni dan Syafii dari Ikrimah,
ia berkata " ditengah jalan aku bertemu dengan khalifah, diantaranya ada seorang janda yang
menyerahkan seluruh urusannya kepada seorang laki- laki yang bukan mahramnya,
lalu ia menikahkannya. Setelah berita itu sampai kepada Umar RA. kemudian ia
merajam orang yang menikahi dan yang menikahkannya dan membatalkan
perkawinannya".
Diriwayatkan dari Daruqutni dari Said Bin Musayyab, ia mengatakan
bahwa Umar pernah berkata "
tidak boleh menikahkan perempuan kecuali dengan izin walinya, atau orang yang
mempunyai wewenang dalam keluarganya, atau penguasa (sultan)"
Diriwayatkan Baihaqi dari Umar, beliau berkata " perempuan
siapapun yang tidak dinikahkan oleh walinya atau penguasa, maka nikahnya
batal".[34]
Pokok
pembahasan dari masalah ini adalah perbedaan pendapat tentang pensyaratan wali
dalam keabsahan pernikahan.
ü Tidak boleh/ Mensyaratkan adanya wali,
sebagian penganut Malik (Malikiyah Baghdad) dan Syafi'i berpendapat
bahwa wali adalah syarat sah nikah.
ü Boleh/ tidak mensyaratkan,
Hanafi, Sa'by, dan Zuhri membolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri
dengan laki-laki yang se kufu, demikian
juga Mahmud Syaltut.
ü Tergantung, Dawud membedakan janda dan
gadis dimana ia mensyaratkan wali untuk gadis dan tidak untuk janda.[35]
ü Boleh tapi dengan
restunya, Malik
dalam pendapat lain sebagimana diriwayatkan Ibnu Qasim bahwa Malik berpendapat
adanya hak mawaris antara suami istri yang menikah tanpa wali serta
menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya. Dari
sini disimpulkan bahwa bagi Malik wali merupakan syarat kelengkapan perkawinan
dan bukan syarat sah.[36]
Sebab
perbedaan pendapat ini tidak lain karena tidak adanya nash yang secara lahir
mensyaratkan wali dalam pernikahan terlebih lagi yang menegaskannya, melainkan
hanya sebatas nash yang mengandung kemungkinan yang demikian. Demikian halnya
nash yang tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan.
Adapun
penjelasannya sebagai berikut;
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن
بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu,
lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya [kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang
lain], apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu
kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah
mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.( Baqarah: 232 )
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من
مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين
آياته للناس لعلهم يتذكرون
Dan janganlah kamu menikahi
wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang
mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran. .( Baqarah: 221 )
Golongan
yang mensyaratkan wali dalam pernikahan berpendapat bahwa kedua ayat ini
ditujukan untuk para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian
tentu tidak akan dilarang untuk menghalanginya. Disamping dua ayat diatas
mereka juga mendasarkan pendapatnya pada Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi
yang bersumber dari Az-Zuhri[37]
dari Urwah dari Aisyah yang artinya: " Siapapun wanita yang kawin tanpa
izin walinya, maka nikahnya batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah
menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah
diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi
orang yang tidak punya wali".( HR. Khamsah illa Nasa'i )[38]
Riwayat
Ibnu Majah Daruquthny dan Baihaqy dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda "Wanita
tidak dapat mengawinkan wanita lain, dan ia tidak dapat mengawinkan dirinya,
maka sesungguhnya wanita pezina-lah yang mengawinkan dirinya".
Sedangkan
secara logika mereka menyatakan bahwa nikah mempunyai maksud yang bermacam-
macam diantaranya adalah ikatan antar keluarga sehingga karena kelemahan tabiat
wanita dalam menentukan pilihan yang seringkali melupakan sisi kemaslahatan, [39]
maka wanita tidak diperbolehkan untuk mencampuri akad nikah secara langsung.
Adapun
golongan yang tidak mensyaratkan mendasarkan pendapatnya pada ;
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في
أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
Orang-orang yang meninggal dunia di
antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila
Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka
berbuat terhadap diri mereka[Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan]
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.( Baqarah;234 )
Disamping
ayat ini mereka juga menggunakan ayat- ayat lain yang menyandarkan perkawinan
kepada wanita, misalnya ;
Maka janganlah kamu menghalangi mereka
kawin lagi dengan bakal suaminya [kawin lagi dengan bekas suami atau dengan
laki-laki yang lain], apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan
cara yang ma'ruf. ( Baqarah: 232 )
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن
بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
Kemudian jika si suami mentalaknya
(sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga
dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan
isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang
(mau) Mengetahui. ( Baqarah: 232 )
Sedangkan
dari hadits mereka antara lain mendasarkan pendapatnya pada ;
" Janda/ duda (Tsayyib) lebih
berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan seorang gadis diajak
bermusyawarah ( tusta'mar) dan ijinnya adalah diamnya".[40]
Jalan
istimbatnya adalah bahwa dalam hadits ini telah menjadikan hak kepada wanita
(janda) dan menafikan urusan orang lain mengenai yang berhubungan dengan
nikahnya mencakup pemilihan dan akadnya. Adapun untuk perawan karena dianggap
malu menegaskan kerelaannya lebih- lebih melaksanakan akadnya sendiri, maka
syara' mencukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan kerelaannya sebagai
keringanan dan hal ini tidak berarti syara' mencabut haknya untuk mencampuri
langsung akadnya karena pada hakekatnya pembedaan tsayyib dan bikr
ini terletak pada baligh dan aqil-nya.[41]
IHTISAR
1. Wali
nikah adalah orang yang berhak dan atau berwenang untuk melakukan suatu
perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang
diwakilinya dalam hal pernikahan.
2. Wali
nikah harus merdeka, berakal sehat (tidak bodoh) dan dewasa, karena tidak mungkin
seseorang yang tidak berhak melakukan tindakan hukum sendiri bisa dan
diperkenankan mewakili orang lain.
3. Wali
nikah terbagi menjadi nasab, hakim dan muhakam.
4. Perwalian
karena satu dan lain hal bisa berpindah kepada wali yang lain.
5. Selama
tidak ada halangan syar'i, wali boleh menikahi maula.
6. Apabila
dua orang wali menikahkan seorang perempuan dengan dua orang laki-laki, maka
yang pertama dilaksanakanlah yang dianggap sah.
7. Jumhur
ulama termasuk Syafi'i, Malikiyah baghdady serta KHI mengharuskan adanya wali
dalam keabsahan pernikahan. Sedangkan menurut penulis pendapat yang terkuat
adalah bahwa yang menjadi syarat sah adalah ijin atau kerelaan wali, sedangkan
wali hanya merupakan syarat kesempurnaan saja sebagaimana pendapat Malik.
8. Sebagaimana
jual beli pernikahan adalah ibadah muamalah murni, yang karena ketulusan
niat yang mendasari serta kerelaan mengabdi pada keluarga dan pasangan-lah yang
membedakan nilainya dihadapan Allah hingga mengurangi 50% taklif di dunia.
EPILOG
o Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana
saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari
kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
o Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam
urusan itu [urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan
politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya]. Kemudian apabila kamu Telah
membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
o
Kecuali Rasulullah,
pendapat seseorang boleh diikuti atau ditinggalkan karena hanya beliaulah yang
terpelihara dari kesalahan.[42]
o
Diperbolehkan taqlid
selama belum mampu, tetapi harus sekuat tenaga mempelajari dalil- dalil imam
yang diikutinya serta tetap bersedia menerima kebenaran dari orang lain.[43]
Langkah yang bisa ditempuh antara lain dengan melakukan kajian perbandingan
madzhab atau dengan mengkaji pemikiran fikih dengan paradigma ilmu tafsir yang
antara lain dengan kajian hermeneutik[44]
untuk bisa menggali lebih dalam obyektifitas pemikiran dari seorang fakih
yang tidak lepas dari pengaruh ruang dan
waktu guna mengurangi bias subyektifitas penulis (misalnya paternalisme,
arabisme dan quraisyisme) atas ajaran Islam. Dengan kata lain
dimungkinkan akan tercipta Qaul Mutakhir Syafi'i, jika beliau hidup pada
masa ini.
o
Karena kapasitas Qadhi di negeri ini ada di tangan
lembaga peradilan serta karena sebagian idealisme telah tergadai dengan “jatah bulanan”, cukuplah memposisikan
diri sebagai penjaga dan pengawal hukum positif yang ada sebagai kompensasi dari jatah tersebut.
o
Fa
lHaqq wa lAjr Min ‘ind
Illaah al-‘Aliim al-Hakiim…
KONSEPSI
WALI NIKAH DALAM PERISTIWA PERKAWINAN
MAKALAH
Disampaikan dan Dipresentasikan Dalam Acara
Pembinaan Pembantu PPN Se-Kec.
Sulang
Pada
Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2012
Di Aula Kantor Urusan Agama
Kec. Sulang
Disusun
oleh:
H. NUR
KHAMID, S.HI
NIP.
197810212005011002
PENGHULU MUDA
KANTOR
URUSAN AGAMA KEC. SULANG
TAHUN 2012 |
[2] Ahmad
Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jkt: Rajawali Press, 1997, h. 258;
lihat Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h
[5] M. Abdul Aziz al Hallawi, Fatwa dan Ijtihad Umar Bin
Khaththab, Sby: Risalah Gusti, cet. 2, 2003, h. 161
[8] Ibn
Taimiyah, Majmu' Fatawa, j.8, h.265 (dasar rujukan Maktabah Syamilah
v. 2.01); Ibn Rusyd al Hafid, Bidayatul Mujtahid, Dar Ihya Kutubil
Arabiyyah, j.2, h. 9.
[10] Terma
wali Muhakam ini belum kami temukan dalam literatur fikih yang
ada selain masalah perempuan yang tidak mempunyai wali nasab dan tidak juga
bisa pindah ke wali hakim.
[11] Al
Qurthubi dalam menafsirkan والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
berkata "Jika perempuan tinggal di tempat yang tidak ada sultan serta
tidak mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada
tetangga yang ia percayai untuk mengakad/ menikahkannya" Lihat Al
Qurthubi, Al Jaami' li Ahkam Al Qur'an, J.3, h. 76
[15] Dalam
hal wali dalam satu tingkatan ini, yang sekandung didahulukan dari yang seayah;
Lihat Khosiyah Bijrimi 'alal Khotib Kitab Nikah Bab Wali dan untuk lebih
jelasnya lihat Syafi'i, Al-Umm, juz 5 hal. 13.
[17] Muhammad
Al Ghazali, As Sunnah an Nabawy Baina Ahl Fiqh wa ahl Hadits, Cairo: Dar Syuruq, cet.
10, h. 42
[18] "Demikianlah mereka
bukan lagi dua,melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan
Allah,tidak boleh diceraikan manusia"(Matius:19;06 )
[21] Muslim
2546; Turmudzi, Nikah, 1026; Nasai, Nikah 3208, 3209, 3210, 3211, 3212; Abu
Dawud, Nikah, 1795, 1796; Ibnu Majah, Nikah 1860; Ahmad, Musnad Bani Hasyim,
1790, 2055, 2351, 2924, 3053, 3172, 3246; Malik, Nikah, 967; Darimi, Nikah,
2092, 2093, 2094.
[22] Turmudzi,
Nikah, 1026; Muslim, Nikah, 2545, 2546; Nasai, Nikah, 3208- 3212; Abu Dawud,
Nikah, 1795, 1796; Ibnu Majah, Nikah, 1860; Ahmad, Musnad Bani Hasyim, 1790,
2055, 2247, 2351, 2924, 3053, 3172, 3246; Malik, Nikah, 967; Darimi, Nikah,
2092-2094
[27] Ibid, h. 23
[33] Karena tersohornya Syafi'i sebagai mujtahid
empiris yang senantiasa melakukan survei lapangan, pemahaman seperti ini
timbul.
[35] Pendapat
ini merupakan pendapat dhahir nash yang bisa kita lihat kelemahannya dari
penjelasan Hanafiyyah atas tsayyib dan bikr.
[37] Beliau adalah ulama
hadits terkemuka yang murid-muridnya menjadi perawi utama dari Bukhori dan
Muslim. Bukhori meriwayatkan dari murid tingkat pertama dan sedikit dari
tingkat kedua, sedang Muslim dari tingkat kedua dan sedikit dari tingkat
ketiga. M.M. Abu Suhbah, Fi Rihab as-Sunnah al-Kutub as-Shihah as-Sittah, terj.
Kutubus Sittah, Pustaka Progressif, h. 48-50
[38] Ibn
Lahiah dan Hajjaj dhoif disamping pada sanad yang lain Ibn Juraij menanyakannya
pada Az-Zuhri dan beliau memungkiri bahwa hadits ini berasal darinya dan
mendhoifkannya sebagaimana penjelasan Turmudzi dalam sunannya, karenanya hadits
ini dianggap munqathi oleh Mahmud Syaltut disamping telah dinukil
Thahawi dalam Mani' al-Atsaar dan Ibnu Hajar dalam ad-Diraayah,
lihat Mahmud Syaltut, Op.Cit.
[39] terlepas
dari subyektifitas ataupun bias paternalisme arab, penilaian terhadap wanita
yang seperti ini telah lazim dikalangan kaum muslimin selama beberapa generasi
hingga sekarang.
[40] Muslim
2546; Turmudzi, Nikah, 1026; Nasai, Nikah 3208, 3209, 3210, 3211, 3212; Abu
Dawud, Nikah, 1795, 1796; Ibnu Majah, Nikah 1860; Ahmad, Musnad Bani Hasyim,
1790, 2055, 2351, 2924, 3053, 3172, 3246; Malik, Nikah, 967; Darimi, Nikah,
2092, 2093, 2094.
[41] Lihat
hadits-hadits semakna yang telah kami sebutkan di atas dalam sub-Mujbirnya
wali, lihat juga: Mahmud Syaltut dan Ali As-Sayis, Perbandingan Madzhab
Dalam Masalah Fikih, Bandung:Al-Ma'arif,
1973, h.114-131.
[44] Dalam kajian ini teks terbagi menjadi tiga dimensi
yaitu ; dunia teks itu sendiri, dunia penulis yang
meliputi paradigma pemikiran, tujuan serta kondisi sosial budaya dan dunia
pembaca.
0 komentar:
Posting Komentar